SUMEDANG – Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tidak boleh berhenti pada seremoni kelulusan maupun sertifikat.
Ilmu, pengalaman, dan proyek perubahan yang diperoleh peserta harus diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pesan itu disampaikan Bambang Bayu Suseno saat menghadiri penutupan PKN Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2026 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Bupati hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono.
BBS: Bukan Sekadar Menyelesaikan Pelatihan
Bambang Bayu Suseno mengatakan PKN merupakan bagian penting dalam pengembangan kualitas pejabat pimpinan tinggi pratama.
Namun ukuran keberhasilannya tidak hanya terletak pada kelulusan.
“PKN ini bukan hanya soal menyelesaikan pelatihan, tetapi bagaimana ilmu yang didapat benar-benar diterapkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar BBS.
Menurutnya, setiap alumni harus mampu membawa perubahan dari ruang pelatihan ke lingkungan kerja masing-masing.
Proyek Perubahan Harus Terlihat Manfaatnya
PKN Tingkat II memang dirancang sebagai pelatihan kepemimpinan struktural bagi pejabat pimpinan tinggi pratama.
Peserta tidak hanya menerima materi kepemimpinan.
Mereka juga dituntut merancang dan menjalankan proyek perubahan yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
Karena itu, BBS berharap proyek perubahan yang dihasilkan peserta asal Muaro Jambi tidak berhenti sebagai dokumen.
Harus ada manfaat yang dapat dirasakan organisasi dan masyarakat.
Pemkab Dorong ASN Lebih Profesional
Kehadiran Bupati dan Sekda pada penutupan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Muaro Jambi meningkatkan kapasitas aparatur.
BBS menilai birokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi.
Mampu mengambil keputusan.
Mampu bekerja lintas sektor.
Dan tidak takut berinovasi.
Tantangan pemerintahan, menurutnya, semakin kompleks.
Karena itu, aparatur tidak cukup hanya memahami prosedur.
Mereka juga harus mampu mencari solusi.
Sejalan dengan Panca Cita Muaro Jambi
Penguatan kualitas aparatur dikaitkan dengan agenda pembangunan Muaro Jambi.
Pemkab membawa lima arah utama melalui Panca Cita.
Maju Sumber Daya Manusia.
Maju Infrastruktur.
Maju Ekonomi.
Maju Tata Kelola Pemerintahan.
Dan Maju Pelestarian Lingkungan.
BBS menilai kualitas birokrasi menjadi salah satu fondasi untuk menjalankan seluruh agenda tersebut.
Sebab program yang baik tetap membutuhkan aparatur yang mampu mengeksekusinya.
Alumni Diminta Jadi Agen Perubahan
BBS berharap alumni PKN II dapat mengambil peran lebih besar setelah kembali ke daerah.
Mereka diharapkan menjadi agen perubahan di organisasi masing-masing.
Tidak hanya menjalankan rutinitas.
Tetapi juga membaca masalah dan membawa pembaruan.
“Semoga ilmu dan proyek perubahan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Muaro Jambi dan mendukung terwujudnya Muaro Jambi Berbakti,” kata BBS.
Pemimpin Harus Visioner dan Kolaboratif
BBS juga menekankan pentingnya pola kepemimpinan yang visioner.
Pemimpin birokrasi harus mampu melihat kebutuhan jangka panjang.
Namun pada saat yang sama tetap responsif terhadap persoalan hari ini.
Kemampuan berkolaborasi juga menjadi penting.
Sebab banyak persoalan pemerintahan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah.
Pelatihan Harus Berujung pada Pelayanan
Pemkab Muaro Jambi menyatakan akan terus mendorong pengembangan kompetensi ASN.
Pelatihan kepemimpinan menjadi salah satu instrumennya.
Namun bagi BBS, hasil akhirnya tetap kembali pada masyarakat.
Apakah pelayanan lebih cepat?
Apakah tata kelola lebih transparan?
Apakah birokrasi lebih efektif?
Apakah inovasi benar-benar membantu warga?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menurut arah pesan Bupati harus menjadi ukuran setelah peserta kembali ke daerah.
Sebab pada akhirnya, pelatihan kepemimpinan baru memiliki arti ketika ilmu yang dibawa pulang berubah menjadi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. (*)
