Jambi - Belanja operasi menjadi alokasi terbesar dalam Rancangan APBD Provinsi Jambi 2027. Dari total rencana belanja sekitar Rp4,021 triliun, sebesar Rp2,87 triliun atau 71,42 persen dialokasikan untuk pos tersebut.
Sementara itu, belanja modal diusulkan Rp437,30 miliar atau 10,87 persen. Dua kelompok lainnya adalah belanja transfer sebesar Rp680,15 miliar dan belanja tidak terduga Rp31,73 miliar.
Komposisi anggaran itu disampaikan Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (5/10/2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Nota Keuangan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027.
Di tengah rencana belanja tersebut, Al Haris mengingatkan jajaran pemerintah agar cermat menentukan prioritas. Kemampuan keuangan daerah, menurutnya, masih terbatas meski ada peningkatan dibandingkan APBD murni 2026.
“Dulu APBD kita sampai Rp5 triliun. Sekarang kita hanya Rp4 triliun sekian. Tentu yang inilah yang akan kami coba mengatur dengan dewan sedemikian rupa agar tepat sasaran, terukur, dan berdampak untuk masyarakat Provinsi Jambi,” kata Al Haris.
Untuk membiayai program tahun depan, Pemprov Jambi menargetkan pendapatan sekitar Rp3,95 triliun. Angka itu naik sekitar Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan target dalam APBD murni 2026.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber terbesar dengan target sekitar Rp2,054 triliun. Dari jumlah tersebut, pajak daerah diharapkan menyumbang sekitar Rp1,68 triliun.
Adapun transfer pemerintah pusat diproyeksikan sekitar Rp1,89 triliun. Pemprov juga menargetkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,92 miliar.
Rencana belanja yang lebih besar daripada pendapatan membuat RAPBD 2027 mencatat defisit sekitar Rp68,45 miliar. Pemprov merencanakan penutupannya melalui pembiayaan dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026, yang diproyeksikan sekitar Rp68,60 miliar.
Al Haris menegaskan kenaikan target pendapatan belum membuat pemerintah leluasa membelanjakan anggaran. Prinsip efisiensi tetap menjadi pegangan dalam menyusun dan menjalankan program.
“Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan setiap kegiatan memiliki hasil yang jelas bagi masyarakat. Tingginya serapan anggaran harus diikuti manfaat yang dapat dirasakan warga.
OPD juga didorong mencari sumber pembiayaan alternatif dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan membantu pelaksanaan program di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Al Haris, program dalam RAPBD 2027 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembahasan bersama DPRD diharapkan dapat menentukan alokasi yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat Jambi.
Seluruh angka tersebut masih berupa rancangan yang akan dibahas bersama legislatif. Dalam paripurna itu, Al Haris menyerahkan buku Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.(*)
