SURAKARTA – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., yang dipercaya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), membawa sejumlah aspirasi strategis daerah dalam Rapat Gabungan Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, serta Ketua Komwil I hingga VI APEKSI di Kota Surakarta, Kamis (03/09/2026).
Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah untuk menyatukan pandangan sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan nasional yang memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat kota.
Pembahasan juga diarahkan pada tindak lanjut hasil Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026. Sejumlah persoalan perkotaan menjadi perhatian bersama, mulai dari penguatan fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transformasi digital, perubahan iklim, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, investasi hingga konektivitas antarwilayah.
Rangkaian agenda tersebut turut dikemas melalui Media Jumpa Wali Kota sebagai ruang komunikasi publik untuk menyampaikan hasil pembahasan APEKSI sekaligus memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, Maulana menilai penguatan fiskal daerah menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Menurutnya, setiap kota memiliki karakteristik, tantangan, kebutuhan, serta kemampuan fiskal yang berbeda. Karena itu, kebijakan nasional diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih proporsional kepada pemerintah daerah agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kita ingin kebijakan yang ada bisa memberikan ruang kepada daerah untuk bergerak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kota," ujar Maulana.
Soroti Pendidikan dan Akses Pelayanan Dasar
Selain persoalan fiskal, Maulana turut menyampaikan sejumlah isu strategis di bidang pendidikan, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Menurutnya, pembenahan sistem pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.
Ia juga menyoroti keberadaan program Sekolah Rakyat yang dinilai mendapat respons positif dari masyarakat.
"Kita dari Kota Jambi juga menyampaikan bahwa dengan adanya Sekolah Rakyat, alhamdulillah respons masyarakat sangat baik. Fasilitas sekolahnya juga sangat baik," ujar Maulana.
Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas yang memadai. Akses masyarakat terhadap layanan pendidikan juga harus menjadi perhatian.
"Yang paling penting aksesnya mudah dijangkau. Begitu juga di bidang kesehatan dan pelayanan publik lainnya," katanya.
Maulana menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar berbagai program pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dorong Konektivitas Lampung-Sumsel-Jambi-Bengkulu
Sebagai Ketua Komwil II APEKSI, Maulana juga membawa isu konektivitas antarwilayah sebagai salah satu agenda penting dalam pembahasan.
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus diarahkan secara lebih terintegrasi dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan administratif satu daerah.
Konektivitas antarwilayah, kata Maulana, dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar mobilitas orang, barang, perdagangan dan jasa.
Salah satu kawasan yang dinilai memiliki potensi besar adalah jalur konektivitas Lampung, Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu.
"Kalau ini terhubung, mulai dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu, arus barang, perdagangan dan jasa tentunya bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Menurut Maulana, konektivitas tersebut akan memperkuat hubungan antarpusat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang investasi dan memperluas pasar bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah.
Kota Harus Adaptif Hadapi Transformasi Digital
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, APEKSI juga mendorong pemerintah kota untuk mempercepat transformasi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses kerja pemerintahan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat dan adaptif.
Bagi Maulana, transformasi digital harus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan masyarakat perkotaan yang semakin dinamis.
Berbagai isu lain seperti perubahan iklim, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, investasi dan pembangunan berkelanjutan juga menjadi bagian dari pembahasan bersama para kepala daerah.
Maulana berharap berbagai aspirasi yang dihimpun melalui APEKSI dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemerintah kota.
"Mudah-mudahan suara-suara kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI ini bisa mendapatkan kebijakan, sehingga semua kota bisa tumbuh dan berkembang, serta menjadi kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat," pungkasnya.
Forum APEKSI tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab kompleksitas persoalan perkotaan.
Dengan membawa aspirasi Kota Jambi ke forum nasional tersebut, Maulana berharap kebijakan pembangunan ke depan semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong kota-kota di Indonesia untuk tumbuh secara inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing.
