JAMBI – Setiap memasuki tahun ajaran baru, satu persoalan yang hampir selalu menghantui banyak keluarga adalah biaya perlengkapan sekolah. Di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, pembelian seragam sering kali menjadi pengeluaran besar, terlebih bagi orang tua yang memiliki lebih dari satu anak yang masih duduk di bangku sekolah.
Kondisi inilah yang mendorong Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E. mengusulkan lahirnya program penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP negeri di Kota Jambi.
Gagasan tersebut disampaikan dalam rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sudah saatnya pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam membantu masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga lewat kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh keluarga-keluarga di Kota Jambi.
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus dijaga bersama. Karena itu, pemerintah perlu hadir memastikan kebutuhan dasar peserta didik dapat terpenuhi sehingga tidak ada lagi orang tua yang merasa terbebani ketika anak memasuki tahun ajaran baru.
"Kami menyampaikan pesan moral kepada pemerintah agar tahun mendatang ikut bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan, terutama penyediaan sarana prasarana dan pakaian seragam bagi siswa SD dan SMP negeri," ujar Kemas Faried.
Usulan tersebut tidak berhenti pada sebatas gagasan. DPRD juga menawarkan dua skema pembiayaan agar program tersebut dapat diwujudkan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Pilihan pertama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan alternatif lainnya memanfaatkan dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.
Melalui skema BAZNAS, bantuan dapat diprioritaskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Namun apabila kemampuan fiskal Kota Jambi dinilai mencukupi, program itu diharapkan bisa diperluas sehingga seluruh siswa SD dan SMP negeri memperoleh seragam sekolah secara gratis.
"Ada dua skema, melalui APBD atau BAZNAS. Nanti akan kita bahas menyesuaikan kemampuan postur APBD Kota Jambi, apakah hanya untuk keluarga tidak mampu atau bisa diberikan kepada seluruh siswa," jelasnya.
Menurut Kemas, kebijakan seperti ini bukan sekadar memberikan pakaian sekolah, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa dibayangi persoalan biaya perlengkapan.
Usulan tersebut pun mendapat sambutan positif dari Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. Menurutnya, gagasan yang disampaikan DPRD merupakan langkah yang patut didukung karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat.
"Saya sangat setuju dengan usulan teman-teman DPRD. Itu usulan yang sangat baik," kata Maulana.
Pemerintah Kota Jambi, lanjut Maulana, akan mempelajari kedua skema pembiayaan tersebut agar program dapat dijalankan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bahkan, apabila kondisi APBD memungkinkan, Pemkot Jambi membuka peluang agar seluruh siswa SD dan SMP negeri menerima seragam sekolah secara gratis tanpa melihat latar belakang ekonomi.
"Nanti ada dua pola, pertama dari APBD dan kedua melalui BAZNAS. Kalau anggaran kita cukup, sebenarnya tidak terlalu mahal untuk membiayai seluruh siswa. Sehingga saat daftar ulang, siswa tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apa pun di sekolah," tegasnya.
Selain mengandalkan APBD, Maulana juga melihat potensi penghimpunan zakat melalui BAZNAS Kota Jambi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat menjadi solusi untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa dunia pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Apabila usulan ini disepakati dalam pembahasan APBD mendatang, Kota Jambi berpeluang menghadirkan program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP negeri. Kebijakan itu bukan hanya mengurangi beban ekonomi masyarakat, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan yang lebih adil dan merata.
Bagi Kemas Faried, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya gedung atau meningkatnya infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Karena itu, ia berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para orang tua dan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di Kota Jambi.
