JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memotong anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika hingga akhir Oktober 2025 dana tersebut belum terserap secara maksimal.
Langkah tegas ini disebut sebagai bentuk pengawasan fiskal dan disiplin anggaran agar dana negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau sampai Desember ada beberapa triliun yang nggak terpakai, ya saya ambil uangnya,” ujar Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk menghambat jalannya program MBG, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau nggak dipakai, ya diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan gizi bagi pelajar dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Namun, laporan sementara menunjukkan penyerapan anggaran MBG di sejumlah daerah masih lambat, terutama dalam hal distribusi bahan pangan, kesiapan logistik, serta sinkronisasi data pelajar penerima manfaat.
Kementerian Keuangan kini melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program, termasuk mengevaluasi progres penyaluran dana di tingkat daerah.
“Kami pantau terus serapannya oleh BGN. Kalau ada dana yang tidak termanfaatkan, akan segera kami realokasikan ke program lain yang lebih siap,” tegas Purbaya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Kementerian Keuangan tidak terburu-buru menarik dana MBG.
Ia menilai progres serapan sudah menunjukkan tren positif dan mulai berdampak terhadap ekonomi lokal serta pelaku usaha kecil yang memasok bahan pangan.
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu mengambil anggaran yang belum terserap,” ujar Luhut usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Luhut juga menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan program MBG agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama pelajar di daerah-daerah terpencil.
“Perputaran dana MBG ini besar dampaknya bagi ekonomi lokal, terutama bagi UMKM penyedia bahan makanan. Karena itu serapan harus terus dijaga menjelang akhir tahun,” tambahnya.
Pernyataan dua pejabat tinggi negara ini menandai adanya tekanan fiskal dan perbedaan pendekatan antara efisiensi anggaran dan percepatan eksekusi program.
Di satu sisi, Kementerian Keuangan berupaya menjaga kedisiplinan fiskal dan efektivitas APBN, sementara di sisi lain, Dewan Ekonomi Nasional mendorong agar program strategis presiden tidak terhambat oleh mekanisme penyerapan.
Sejumlah pengamat fiskal menilai, sikap Purbaya mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi penumpukan sisa anggaran (Silpa) di akhir tahun, yang sering menjadi masalah klasik pengelolaan APBN.
Namun, langkah tersebut juga bisa menimbulkan tekanan pada kementerian/lembaga pelaksana jika penyerapan dana belum rampung karena hambatan teknis di lapangan.
Program MBG mulai berjalan sejak kuartal II tahun 2025, menyasar lebih dari 37 juta pelajar dan anak usia sekolah di seluruh Indonesia.
Di beberapa provinsi seperti Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, program ini sudah menggerakkan ekonomi lokal, terutama melalui skema pengadaan bahan pangan dari petani, koperasi, dan UMKM setempat.
Namun, sejumlah daerah masih melaporkan kendala koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi data penerima dan keterlambatan pencairan dana tahap pertama.
Baik Purbaya maupun Luhut menegaskan bahwa pemerintah tetap satu suara dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Keduanya sepakat bahwa fokus utama adalah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar penyerapan angka anggaran.
“Yang penting uang negara digunakan sebaik-baiknya dan sampai ke tangan masyarakat. Kalau memang ada kendala, harus diselesaikan secepatnya,” pungkas Luhut.(*)
Add new comment