Kemenkum Jambi Bedah 3 Ranperbup Muaro Jambi, dari Hibah-Bansos hingga Pelaporan Pelanggaran

WIB
Ist

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan Rapat Pengharmonisasian terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Muaro Jambi, bertempat di Ruang Rapat Harmonisasi 1, Gedung Utama Lantai II Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Senin (16/11/2026).

Kegiatan pengharmonisasian ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 5 dan 9 November 2026. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rancangan produk hukum daerah tersusun secara sistematis, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat pengharmonisasian melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, di antaranya unsur Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, serta perangkat daerah terkait. Dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi, kegiatan ini mengundang Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, bersama tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tiga rancangan peraturan yang menjadi fokus pengharmonisasian meliputi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; Rancangan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi; serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Ketiga rancangan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai hibah dan bantuan sosial diarahkan untuk memperkuat tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran. Sementara itu, pengaturan hari kerja dan jam kerja ASN berkaitan dengan upaya meningkatkan kedisiplinan, efektivitas kinerja aparatur, serta optimalisasi pelayanan publik.

Di sisi lain, penyusunan regulasi mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System menjadi langkah penting dalam mendukung penguatan pengawasan internal, membangun budaya integritas, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Melalui proses pengharmonisasian, berbagai aspek dalam rancangan peraturan ditelaah, mulai dari kesesuaian substansi, ketepatan dasar hukum, sistematika penyusunan, hingga teknik perumusan norma. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan potensi tumpang tindih pengaturan serta memastikan rancangan peraturan dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi dan penyamaan persepsi antara Kanwil Kementerian Hukum Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, terus mendorong penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dalam proses pembentukan produk hukum yang berkualitas. Melalui peran strategis Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum Jambi berkomitmen memberikan dukungan dalam setiap tahapan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Pelaksanaan pengharmonisasian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya regulasi daerah yang harmonis, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat tata kelola pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi yang transparan, efektif, dan akuntabel. (*)

BeritaSatu Network