JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi memastikan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tidak berarti mengubah arah pembangunan yang telah ditetapkan.
Yang akan disesuaikan adalah target, volume, dan sejumlah indikator program agar lebih relevan dengan dinamika yang berkembang.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Jambi Al Haris seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (10/11/2026).
“Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi mungkin volumenya, kemudian juga targetnya mungkin ada yang kita perbaiki, supaya lebih terarah, lebih komprehensif,” kata Al Haris.
Pemprov dan DPRD Teken Kesepakatan
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029.
Al Haris hadir bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.
Nota kesepakatan ditandatangani Gubernur bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata.
Paripurna sekaligus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi.
Dinamika Berubah, Target Perlu Dievaluasi
Al Haris menjelaskan revisi dilakukan setelah pemerintah dan DPRD melihat berbagai dinamika yang berkembang sejak RPJMD disusun.
“Jadi hari ini paripurna terkait dengan rancangan awal perubahan RPJMD kami dengan DPRD, di mana tentu dengan adanya kondisi-kondisi dinamika yang berkembang itu kami perlu merevisi RPJMD kami,” ujarnya.
Menurut Al Haris, penyesuaian diperlukan agar target lima tahun tidak hanya ambisius di atas dokumen, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam program yang lebih terukur.
Karena itu, pemerintah tidak sedang mengganti haluan.
Yang dilakukan adalah mempertajam ukuran keberhasilan.
Arah Tetap, Skala Program Bisa Berubah
Dalam konteks perubahan RPJMD, penyesuaian target dan volume dapat berpengaruh langsung terhadap perangkat daerah.
Program bisa saja tetap sama.
Namun target tahunannya dapat diperbaiki.
Volume pelayanan dapat disesuaikan.
Prioritas bisa dipertajam.
Begitu pula indikator kinerja yang harus dicapai hingga akhir periode.
Al Haris ingin dokumen tersebut benar-benar menjadi instrumen yang membimbing pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kewajiban perencanaan.
“Intinya kita berharap RPJMD ini betul-betul memandu arah kebijakan pembangunan selama kami menjabat,” katanya.
Sani: Lima Tahun ke Depan Tidak Ringan
Wakil Gubernur Abdullah Sani mengakui target pembangunan lima tahun ke depan memiliki tantangan yang cukup berat.
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi.
“Terhadap penyampaian laporan Bapemperda yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat,” ujar Sani.
Menurutnya, tuntutan peningkatan kinerja dan pelayanan publik tidak dapat dijawab dengan pola kerja biasa.
Pemerintah membutuhkan arah kebijakan yang lebih fokus dengan tetap menjaga sasaran strategis daerah.
Kesejahteraan dan Pelayanan Jadi Ukuran
Sani mengatakan penyempurnaan RPJMD tetap harus mengarah pada tiga hal utama.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat.
Ia mengakui menyatukan pandangan antara berbagai pihak tidak selalu mudah.
Namun kebijakan yang telah disepakati antara pemerintah dan DPRD nantinya menjadi tanggung jawab bersama.
“Kebijakan yang telah disepakati tentu merupakan win-win solution yang akan menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengimplementasikannya,” katanya.
Setelah DPRD, Dibawa ke Mendagri
Rancangan awal perubahan RPJMD masih melalui tahapan lanjutan.
Masukan dan kesepakatan DPRD akan digunakan Pemprov Jambi untuk melakukan penyempurnaan sebelum dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Dokumen tersebut kemudian menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyesuaikan Rencana Strategis atau Renstra masing-masing.
Dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025, perubahan RPJMD juga secara eksplisit disebut menjadi pedoman bagi RKPD dan perubahan Renstra perangkat daerah.
Artinya, perubahan di dokumen induk akan mengalir sampai pada program OPD.
Kepala OPD Diminta Segera Menyesuaikan
Sani meminta tim penyusun perubahan RPJMD segera menindaklanjuti seluruh masukan yang telah disepakati.
Kepala perangkat daerah juga diminta menggunakan hasil perubahan tersebut sebagai pedoman ketika menyusun rancangan awal perubahan Renstra.
“Rencana yang baik adalah sebagian dari keberhasilan, dan untuk mewujudkan sebagian lainnya dibutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja sama kita semua,” ujar Sani.
Perda Sumber Daya Air Ikut Ditetapkan
Paripurna hari itu tidak hanya berbicara RPJMD.
DPRD bersama Pemprov Jambi juga menetapkan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda.
Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi payung hukum pengelolaan sumber daya air secara lebih terarah dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Isu air berkaitan langsung dengan banyak sektor.
Pertanian.
Irigasi.
Air baku.
Banjir.
Lingkungan.
Hingga kebutuhan masyarakat.
Karena itu, regulasinya menjadi bagian penting dari tata kelola pembangunan daerah.
Ujian Berikutnya Ada pada Implementasi
Perubahan target dalam RPJMD pada akhirnya bukan sekadar perkara mengganti angka di dokumen.
Target yang diturunkan harus memiliki alasan.
Target yang dinaikkan juga harus didukung kapasitas anggaran dan perangkat daerah.
Program yang dipertahankan harus memiliki manfaat yang dapat diukur.
Dan ketika prioritas berubah, publik perlu mengetahui dasarnya.
Al Haris sudah memberikan garis batasnya: arah pembangunan tidak diganti. Yang diperbaiki adalah target dan volumenya agar lebih realistis, terarah, dan komprehensif.
Setelah dokumen disempurnakan, ukuran sebenarnya tinggal satu: apakah perubahan itu membuat pembangunan Jambi lebih efektif dan manfaatnya semakin terasa oleh masyarakat. (*)
