Rekomendasi Wali Kota Jambi terkait relokasi stockpile batu bara dari kawasan Aur Kenali kini menjadi sorotan.
Kelompok masyarakat Gerakan Perlawanan Sipil (GPS) menilai langkah tersebut berpotensi menghambat penyelesaian jalan khusus batu bara yang selama ini ditunggu-tunggu jutaan masyarakat Jambi.
Persoalan itu menjadi salah satu isu utama yang dibawa ratusan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam GPS saat mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026).
Mahmud, koordinator GPS mengatakan massa mereka berasal dari Kota Jambi, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi dan Kota Jambi, meminta DPRD Provinsi Jambi mengevaluasi rekomendasi relokasi stockpile dan fasilitas pendukung jalan khusus batu bara di kawasan Aur Kenali.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Jambi meneruskan aspirasi kelompok warga tergabung dalam LSM BPR dan WALHI yang meminta stockpile batu bara dan jalur jalan khusus di Aur Kenali direlokasi ke tempat lain.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah yang menerima massa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
DPRD, kata Hafiz, hari ini telah mendengar aspirasi dari sisi yang berbeda. "Kemarin kami mendengar paparan dari pihak yang menolak stockpile Aur Kenali, hari ini kami menerima dan mendengar pandangan yang berbeda, dari pihak yang mendukung, terkait pula dengan penyelesaian jalan khusus," lanjutnya.
Hafiz mengatakan percepatan jalan khusus batu bara perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, setelah mendengar pendapat dari dua kelompok yang berbeda ini, akan menjadi dasar bagi mereka untuk pembahasan berikutnya dengan pemerintah daerah.
Hafiz mengatakan DPRD akan mengawal persoalan tersebut dan mendorong Pemerintah Provinsi Jambi mencari penyelesaian yang dapat menjawab persoalan di tengah masyarakat. (*)
